Simalakama BBM

Pemerintahan baru telah terbentuk, harapan masyarakat adalah pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya dan membawa nama Indonesia ke dunia Internasional. Setelah pelantikan Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2014 lalu, masyarakat memberikan kepercayaan kepada Jokowi untuk memajukan Indonesia, memperbaiki program-program kerja yang kurang maksimal dan program-program unggulan yang di sampaikan dahulu ketika kampanye. Walaupun proses kampanye sampai penghitungan suara menuai polemik dimasyarakat tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin Indonesia setelah era SBY ini, mau tak mau masyarakat Indonesia harus menerima hasil dari pemilu yang telah diselenggarakan. Pada pemilu tersebut dimenangkan oleh calon presiden nomer urut 2 yaitu Jokowi Dodo-Jusuf Kala. Perbedaan yang sangat tipis dengan peasainganya nomer urut 1 yaitu pasangan Prabowo-Hatta. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang menerima hasil dan mendukung kebijakan yang dibuat oleh presiden. Pemerintah untuk lima tahun kedepan dengan nama Kabinet Kerja Jokowi ini menawarkan program unggulannya yaitu Kartu Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain.

Sudah hampir 6 bulan menjabat sebagai presiden, Jokowi menuai kritikan oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari pedagang, mahasiswa, beberapa partai politik, dan lain-lain. Babak baru dimulai pada perseteruan antara Polri dan KPK menjadi tantangan pemerintahan Jokowi dalam pengambilan sikap maupun keputusan. Keputusan yang lemah dan dinilai kaku ini, Jokowi tidak mampu menengahi kedua kubu. Ketika era SBY perseteruan antara Polri dan KPK mengenai simulator SIM ini mampu ditangani dengan baik. Berbeda dengan Jokowi lamban bertindak dan seolah membiarkan perseteruan tersebut terbukti dari keputusan yang lemah dan berbeli-belit. Dengan hal ini masyarakat bisa melihat dan menilai pemerintahan Jokowi. Masyarakat mempertanyakan kepemimpinan Jokowi, yang sebelumnya menjabat sebagai walikota Solo dan Gubernur Jakarta. Jabatan terdahulu lagi-lagi Jokowi berlaku sombong, belum habis masa jabatanya malah mengambil resiko sebagai calon kepala negara. Tidaklah mudah memimpin Indonesia yang terdiri berbagai suku bangsa, adat istiadat, dan lain-lain. Apalagi masalah-masalah yang dihadapi itu-itu ajah. Jangan memperparah Indonesia dengan segudang masalah itu.

Baru-baru ini yang sangat menghebohkan dari pemerintahan Jokowi adalah tentang kebijakan kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM, pada awal tahun 2015 dengan kisaran Rp 8.500/liter untuk premium dari Rp 6.500/liter dan untuk solar Rp 7.500/liter dari Rp 5.500/liter ini membuat masyarakat resah karena fenomena ini pasti dibarengi dengan kenaikan bahan pokok dan transportasi. Tujuan menaikan harga BBM adalah meperbaiki infratruktur melalui peningkatan APBN dengan mencabut minyak bersubsidi. Padahal dengan menaikan harga BBM akan meningkatnya inflasi, masyarakat tidak sejahtera dan meningkatkan kemiskinan. Untuk mensejahterakan masyarakat tidak harus menaikan harga BBM bisa dengan alternatif lain seperti memperbarui kontrak dengan perusahaan asing. Harga minyak dunia yang sedang turun sekitar US$ 75-77 per barel. Kebijakan yang tidak logis, padahal pemeintah dalam penetuan harga BBM didasarkan kepada naik-turunnya minyak dunia. Ketika harga minyak dunia turun, Jokowi lebih memilih untuk menaikan harga BBM. Seolah pemerintah hanya mengambil jalan pintas. Gegabah mengambil keputusan tanpa memikirkan dampak yang lebih besar terhadap Indonesia. Menaikan harga BBM merupakan hal yang sangat sensitif, perlu didiskusikan lebih lanjut dan mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan negara. Ketika kampanye Jokowi secara gamblang menyatakan bahwa ia pro terhadap rakyat, janji yang diucapkan dijadikan angin lalu. Mengurangi subsidi pada perusahaan pabrik, sangat jelas dampaknya kepada masyarakat. Jika ditelaah meningkatnya biaya tarsportasi, maka biaya produksi otomatis meningkat juga, harga jual naik dan menurunnya daya beli masyarakat. Masyarakat tidak sejahtera bahkan kemiskinan dimana-mana. Inikah yang namanya pro rakyat?

Setelah beberapa waktu lalu menurunkan harga BBM dari harga Rp 6.500/liter menjadi Rp 6.400/liter untuk premium dan Rp 5.500/liter menjadi Rp 5.400/liter untuk solar dan kemudian menaikan kembali sekitar Rp7.300/liter. Membuat masyarakat bingung apalagi pemberitaan kenaikan harga yang kurang jelas. Pedagang enggan menurunkan harga jual ketika harga BBM turun pada waktu lalu. Alasanya karena mangantisipasi kenaikan harga BBM yang tidak menentu tersebut. Fluktuasinya harga BBM menuai kritik berbagai eleman masyarakat. Masyarakat menangkap adanya praktik mekanisme pasar, yaitu penetuan harga BBM di tentukan oleh mekanisme pasar.

Dalam 17 tahun terakhir setelah reformasi, pemerintahan Jokowi-JK merupakan pemerintahan terburuk karena nilai tukar rupiah hampir mencapai Rp 13.000/dolar. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dikarenakan faktor eksternal yaitu pengaruh politik Yunani dan kekuatan mata uang dolar terhadap rupiah. Tidak hanya Indonesia melainakn negara-negara di Asia juga mengalami depresiasi nilai mata uang. Maka Bank central (BI) melakukan interfensi yaitu, menjual valuta asing dan membeli uang domestik, yang mengakibatkan cadangan valuta asing berkurang. Untuk mempertahankan nilai tukar rupiah Jokowi mengambil tindakan yaitu, menerima devisa dari utang luar negeri sehingga hutang negara bertambah. Meningkatnya hutang negara maka berdampak pada penurunan ekspor dan peningkatan impor. Produksi dan output akan menurun sehingga perekonomian melemah. Negara akan berfokus kepada pembiayaan impor, dan mengenai produktivitas negara akan habis hanya untuk membayar bunga hutang.

Pendapatan terbesar negara adalah berasal dari pajak. Kalau tujuannya untuk membangun infrastruktur maka memberdayakan pajak bukan menaikan harga BBM dan bukan menambah beban negara yaitu menambah hutang luar negeri. Aset negara Indonesia secara sumber daya alam sangat melimpah ruah, jika Jokowi tegas terhadap pihak asing dan mengcover aset negara untuk mengolah sendiri, kenapa tidak? Aktivitas pertambangan di daerah timur Indonesia bisa dimaksimalkan kembali dan memperbarui kontrak-kontrak perusahaan asing, disini Jokowi harus pandai memilah mana perusahaan asing yang menguntungkan untuk negara. Kalau alasannya adalah SDM, masyarakat Indonesia mampu, banyak orang hebat di Indonesia yang diabaikan dan kurang diapresiasi oleh negara, mereka lebih memilih untuk bekerja kepada negara lain ketimbang negara sendiri. Apa yang salah dengan pemerintah? Lain pula cerita jika ‘politik’ dan ‘kepentingan-kepentingan pribadi’ berperan. Jika disinggung lagi tentang janji Jokowi ketika kampanye tidak akan menambah hutang, maka janji Jokowi dipertanyakan! Sama saja seperti pedagang yang mengobral ‘barang dagangan’. Diperlukan pemimpin negara yang tegas dan peduli kepada rakyat. (Okt.)